Ide Kepala BKN Guru Tidak Perlu PNS Dianggap Tepat, Bagaimana Pendapat Anda?

Posted by

SITUSPNS.COM-- Kepala BKN Membuat pernyataan kontrversial bahwa Guru tidak perlu jadi PNS cukup jadi P3K saja menuai protes dari para honorer khususnya guru. Namun dari beberapa pihak ada yang mendukung ide dari kepala BKN ini.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengusulkan agar guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS tapi cukup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Wacana tersebut mendapat dukungan pengamat pendidikan Indra Chariamiadji, terutama terkait status guru.
Menurut dia, terlalu besar anggaran negara untuk menggaji guru PNS. Sementara kinerjanya banyak di bawah standar.
"Menurut kajian yang dibuat Bank Dunia, salah satu penyebab besarnya biaya pendidikan tetapi mutu pendidikan Indonesia rendah adalah karena jumlah guru yang terlampau besar," kata Indra yang dihubungi JPNN, Rabu (19/7).
Kajian ini, lanjutnya, dibuat pada 2013 di mana saat itu ratio guru Indonesia sudah 1:12, lebih besar dari Amerika, Australia, Tiongkok, Finlandia, dan lain-lain.
"Dari sisi makro, jumlah guru yang besar ini membuat beban gaji juga sangat tinggi. Imbasnya adalah ketimpangan antara penghasilan guru PNS yang di DKI Jakarta rerata dua puluh jutaan. Sedangkan guru swasta/honorer penghasilannya jauh di bawah upah minimum," terangnya.
Dia menjelaskan, kalau beban gaji terlampau besar, kebutuhan lain seperti sarana dan prasarana sekolah tidak akan tercukupi.
Secara mikro, dulu saat masih ada SBI/RSBI (sekolah bertaraf internasional) yang menjadi pengajar di sana dan hasilnya sangat baik, bukanlah guru-guru PNS.
"Guru-guru PNS di sekolah-sekolah tersebut banyak nganggurnya karena kompetensinya kurang.Yang produktif justru guru-guru muda rekrutan kepala sekolah yang bukan PNS (honorer, red)," imbuhnya.
Cara ini menurut Indra, satu sisi hasilnya baik tapi di sisi lain bebannya dobel karena PNS tetap digaji. Sedangkan guru-guru honorer digaji orang tua siswa melalui sumbangan komite.
“Nah, wacana BKN ini saya rasa satu hal yang positif mumpung banyak guru PNS yang akan pensiun. FKIP juga penuh dengan mahasiswa keguruan, jadi tinggal disinkronkan saja supaya rekrutan baru tidak perlu PNS asal penghasilannya layak," pungkasnya.
Pernyataan Indra menanggapi Kepala BKN Bima Wibisana yang mengatakan, perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat CPNS membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata.
Saat baru diangkat ngakunya siap mengabdi di daerah, begitu jadi PNS hanya setahun sudah minta pindah.
Akibatnya, banyak daerah yang kekurangan, dan tidak sedikit pula kelebihan guru maupun bidan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Bima Haria Wibisana mewacanakan agar guru dan bidan masuk dalam lingkup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Daripada diangkat PNS, mereka bisa minta pindah. Banyak loh yang tidak memegang komitmennya sehingga daerah yang ditinggalkan kekurangan tenaga guru dan bidan," kata Bima saat dihubungi JPNN, Rabu (19/7).
Dikatakan, sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai pemerintah tidak hanya PNS tapi P3K. Dengan demikian tidak semua formasi jabatan diarahkan ke PNS.
Bila semuanya diarahkan PNS, negara akan mengalami kesulitan dalam penggajian. Di samping masalah-masalah lainnya seperti kelebihan pegawai. 
Sumber: jpnn.com
Lalu bagaimana pendapat sobat dengan Peryataan Kepala BKN Tersebut, Silahkan berikan komentar dikolom komentar kami.

Blog, Updated at: Juli 19, 2017

2 komentar:

  1. Aneh saja selalu guru yang dikritik..memangnya semua kah guru seperti itu

    BalasHapus
  2. Guru selalu jadi obyek derita menu bahasan para pemangku kepentingan semua disoal,dari A sampai Z. Dari dulu sampe sekarang gak ada titik terang. Masih saja buta dan tuli akan bukti2 keberhasilan pendidikan kita sekarang akar masalahnya adalah dipusat itu sendiri jika mau meneliti. Setiap ganti pimpinan pasti ada kebijakan berkolaborasi dengan kepentingan politis,tidak mengedepankan kebutuhan prioritas daerah yang benar2 membutuhkan dengan rasio jumlah sekolah-kelas-pelajaran + pensiun. jika di DKI,JABAR,JATENG,JATIM,atau daerah lainnya memang sudah terpenuhi bukalah daerah lain yang memang belum terpenuhi prioritas utama putra daerah dengan kompetensi linierisasi sejalan dengan kbutuhan.jika tak terpenuhi ambil daerah lain yang mau dan sanggup dalam penempatan.
    Ada faktor lainnya, pendirian sekolah tinggi jurusan kependidikan menjamur tanpa dibarengi dengan standarisasi BAN PT yang ketat mengedepankan kualitas.Pengajar yang hampir sama kemampuannya bahkan tidak lebih hebat dari siswanya dikarenakan gelar yng gampang didapat dan tidak linier dengan kompetensi dibidang mengajarnya.
    Faktor yang sama terjadi pada pendirian sekolah2 baru yang pada umumnya berorientasi pada input ( siswa ) yang berimbas pada jumlah kucuran dana BOS.Terkadang standar sarana dan prasarana tak memadai sehingga output tak mampu berbuat apa2 selain berserah dengan ketidak mampuannya.
    Yang lebih penting adalah dinamika kurikulum yang banyak mempengaruhi proses jalannya pendidikan yang tak dinamis berproses, banyak muatan proyeksi setengah jalan dengan kebijakan pergantian pemangku kepentingan tidak harmonis dan dinamis pada visi dan tujuan.Imbasnya sudah banyak biaya terbuang buku2 pelajaran yang pada akhirnya gak nyambung isi dan materinya di atur pembelian dan penerbitnya juga.
    Jangan gampang mengkambing hitamkan jika mengetahui kambing hitam yang sebenarnya.
    Jangan menuduh dengan menunjuk satu jari karena yang keempat jari itulah menandakan pelakunya.
    Lalu siapa yang mesti disalahkan.
    Pasti anda sudah mengetahui
    Yang jelas mari cari tahu duduk bersama bicara apa adanya karena kambing hitam jika dipelihara dengan seksama akan mahal harganya.

    BalasHapus